Pemerintah Indonesia Implementasikan Cegah Tangkal Karantina Kesehatan Sesuai Standar WHO :: Nusantaratv.com

Pemerintah Indonesia Implementasikan Cegah Tangkal Karantina Kesehatan Sesuai Standar WHO

Virus Corona Tidak Akan Bisa Masuk Melalui Barang atau Menempel di Alat Angkut.
Pemerintah Indonesia Implementasikan Cegah Tangkal Karantina Kesehatan Sesuai Standar WHO
Achmad Yurianto, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes. (Jay/Humas).

Jakarta, Nusantaratv.com - Implementasi proses cegah tangkal ke karantina kesehatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Bandar Udara (Bandara) memiliki standar dan manual yang sama sebagaimana halnya diterapkan negara lain sesuai dengan aturan dari World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia/WHO). 

Hal tersebut diungkapkan Achmad Yurianto, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekaligus juru bicara terkait penanganan wabah virus corona, di Jakarta, Jumat (6/3/2020). 

"Ada 3 objek yang sangat memungkinkan membawa penyakit, baik masuk maupun keluar, yaitu yang pertama manusia, yang kedua barang, yang ketiga alat angkut," ujar Yuri, sapaan akrab Achmad Yurianto, dilansir dari laman setkab.go.id, Sabtu (7/3/2020).

Berbicara COVID-19, menurut Yuri, maka hanya berbicara pada aspek manusianya, karena COVID-19 tidak akan bisa masuk melalui barang atau menempel di alat angkut.

Baca Juga: Pahami Keresahan Masyarakat, Jokowi: Pemerintah Sangat Serius Hadapi Wabah Virus Corona 

"Maka standarnya adalah memeriksa manusianya. Dan kemudian salah satu yang kita jadikan indikator tepat untuk memeriksa seseorang yang terinfeksi penyakit menular atau tidak adalah suhu tubuh," lanjutnya.

Thermal scan, menurut Yuri, adalah merupakan screening awal yang sangat kasar untuk mendeteksi orang sedang panas tinggi atau tidak. Dia menambahkan jika ada batasan yang dianggap normal dan ada batasan yang dianggap tidak normal. Pada saat menemukan suhu 37,5 lebih, sambung Yuri, maka dianggap tidak normal.

"Oleh karena itu, pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih spesifik bagi siapapun yang datang dengan suhu 37,5. Ini yang digunakan adalah thermal scan," terangnya.

Untuk diketahui, Yuri menyampaikan jika thermal scan hanya sebagai scanner awal, setelah yang bersangkutan masuk dan kemudian ditemukan suhunya tinggi pasti akan ada tindak lanjut dari mekanisme ke karantinaan.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan kita minta untuk kembali lagi ke negara asalnya. Jadi, tidak dipertahankan di situ. Ini yang jadi standar untuk menjadi bandara," tuturnya.

Baca Juga: Cegah Virus Corona, Ini Ajakan Kepala BNPB Kepada Para Pegawai 

Terkait dengan perubahan pola COVID-19 pada second wave, jelas Yuri, ternyata banyak sekali kasus yang tanda klinisnya ringan yang kemudian seringkali ada flu ringan dan minum obat, suhunya normal atau beberapa kasus tanpa gejala, sehingga betul-betul tidak ada tanda apapun yang didapatkan. 

"Inilah yang kemudian kita lanjutkan dengan memberikan kartu kewaspadaan kesehatan. Karena tidak mungkin kemudian setiap yang datang kita berhentikan, kemudian kita ambil ke pusat dari nasofaring atau orofaring untuk diperiksa," cetus Yuri. 

Proses ini, menurut Yuri, bisa dibayangkan kalau misalnya dengan metode pemeriksaan cepat Implementation Completion Report (ICR) membutuhkan 24 jam, berapa lama yang bersangkutan akan tertahan di Bandara. 

"Ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, kita tidak terlalu berlebihan dan standar di seluruh dunia pun juga tidak melakukan seperti itu,” imbuhnya.

Dia juga menyampaikan proses pemantauan dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu karantina pintu masuk dan karantina wilayah. 

Soal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pandemi atau wabah, dia menjelaskan bahwa KLB itu ukurannya secara normatif hanya dikatakan peningkatan jumlah kasus 2 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, maka disebut dengan KLB, itu untuk emerging disease

"Untuk new emerging diseases, kasus yang semula yang nggak ada menjadi ada itu KLB. Penanganannya adalah otoritas kesehatan setempat, karena pernyataan KLB adalah pernyataan oleh kepala daerah. Sementara kalau wabah, pandemi itu pernyataannya harus dikeluarkan oleh menteri, setingkat menteri atau ke atas lebih tinggi," paparnya. 

Kalau diperhatikan dalam sisi pembiayaan, Yuri menjelaskan jika berbicara pandemi, berbicara wabah, ada acuan aturan di Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana. 

"Dan ini masuk di dalam konteks bencana non-alam. Ada bencana alam, non-alam, dan sosial," tukas Yuri.
 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0